5 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Solidaritas Kebangsaan untuk Andrie Yunus mengungkapkan teror air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus menunjukkan indikasi sistemik budaya kekerasan negara terhadap kritik, akuntabilitas, dan koreksi publik.
Solidaritas itu terdiri dari Sukidi, Karlina Supeli, Busyro Muqoddas, Halida Hatta, Pendeta Jacky Manuputty, Zumrotin Susilo, Marzuki Darusman, hingga Lukman Hakim Saifuddin yang membacakan pesan kebangsaan di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Selasa (7/4).
Mereka memandang ada indikasi upaya kuat, sistematis, dan terorganisasi bahwa Andrie menjadi target percobaan pembunuhan berencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kata mereka, publik tengah menyaksikan salah satu ironi paling vulgar pasca-1998 bahwa negara tidak berhasil melindungi orang-orang muda yang justru gigih menjaga nurani bangsa.
"Serangan ini tampaknya dimaksudkan untuk menimbulkan efek gentar. Namun, para pelaku tidak memperhitungkan bahwa vitalitas dan determinasi kaum muda- bersama kemarahan dan kekecewaan yang mendalam- dapat berkembang menjadi konsekuensi yang harus dihadapi oleh pihak-pihak yang masih mengandalkan cara-cara primitif dan arkais dalam menanggapi perbedaan pandangan," seru mereka saat membacakan pesan kebangsaan.
Mereka mengatakan Andrie adalah wajah dari generasi baru bangsa Indonesia yang lahir di era kebebasan dan tumbuh dalam demokrasi digital.
Andrie, seperti ratusan ribu anak muda Indonesia tumbuh dalam Republik yang mengaku hendak menuju Indonesia emas, justru menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh TNI.
Mereka memandang Andrie sebagai manifestasi cita-cita merdeka manusia Indonesia sebagaimana yang diharapkan oleh Mohammad Hatta. Generasi seperti Andrie tumbuh dengan kesadaran bahwa mencintai negeri bukan berarti diam pada ketidakadilan, melainkan berani menyuarakannya meski risiko kekerasan dan teror terus mengintai.
"Serangan kepada Andrie adalah serangan untuk kita semua," ucap mereka.
Serukan TGPF
Solidaritas Kebangsaan lantas menuntut Presiden Prabowo Subianto agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menjawab situasi hari ini di mana impunitas masih berlaku untuk prajurit militer.
"Pemerintah perlu menjawab situasi hari ini dengan tanggung jawab moral dan politik yang nyata. Untuk itu kami menyerukan: pembentukan tim gabungan independen pencari fakta yang bekerja transparan, akuntabel, dan bebas intervensi; melibatkan profesional dari unsur pemerintah dan masyarakat sipil," katanya.
Mereka juga menuntut ketentuan transisional seperti Pasal 74 UU TNI dicabut agar asas kesetaraan di hadapan hukum sungguh-sungguh berlaku bagi semua warga, termasuk ketika anggota militer diduga terlibat dalam serangan terhadap warga sipil.
"Tanpa langkah-langkah tegas ini, impian bagi Indonesia yang adil akan selalu dibayang-bayangi oleh ketakutan, kekerasan dan ketidakpercayaan generasi muda kepada pengelola negaranya," ujarnya.
Andrie Yunus disiram air keras pada sekitar tiga pekan lalu setelah mengisi siniar di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) bertajuk "Remiliterisasi & Judicial Review UU TNI".
Polisi sempat mengumumkan inisial dua tersangka, namun di waktu yang bersamaan TNI juga menyampaikan sudah menahan empat orang dari BAIS TNI selaku pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie. Mereka ialah NDP, SL, BHW, dan ES.
Sementara itu, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat sipil menyebut pelaku lapangan penyiraman air keras terhadap Andrie melibatkan sedikitnya 16 orang. TAUD menyebut ini sebagai operasi intelijen.
Tanpa dasar hukum dan alasan yang jelas, polisi menyatakan sudah melimpahkan penanganan perkara ke Pusat Polisi Militer (POM) TNI.
(fra/ryn/fra)
Add
as a preferred source on Google
