5 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) yang menjadi pendamping hukum Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus menyebut empat anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI yang menjadi pelaku penyiraman air keras mengajukan upaya hukum banding.
"Berdasarkan penelusuran kami di Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta, para Terdakwa ini telah mengajukan banding sejak 17 Juni 2026, tepat tujuh hari setelah putusan tingkat pertama oleh Pengadilan Militer II-08 Jakarta dijatuhkan," ujar Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan yang tergabung dalam TAUD pada konferensi pers di kantor KontraS, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fadhil menuturkan pihaknya kesulitan mendapat informasi lanjutan perihal perkembangan upaya hukum banding tersebut. Di laman tersebut, tidak termuat susunan majelis hakim banding yang menangani perkara dan lain sebagainya.
"Kemudian kami juga belum mendapatkan informasi lebih jauh. Kalau ini upaya hukum banding, maka sudah sampai batas mana status perkaranya? Dalam SIPP Pengadilan Militer II-08 Jakarta disebut sedang dalam proses pengiriman berkas. Artinya, kita dapat lihat di sini sudah 2 bulan, setidaknya 2 bulan kurang lebih sejak banding diajukan, belum ada perkembangan informasi yang signifikan sejauh mana proses banding ini bergulir," ucap Fadhil.
Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan kecurigaan perihal proses keterbukaan persidangan. Ia khawatir hukuman para terdakwa menjadi lebih ringan.
"Hal ini tentu juga menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran, dan banyak pertanyaan bagi kami soal bagaimana status para Terdakwa. Apakah ditahan atau tidak? Apakah hakim pada tingkat banding menggunakan wewenangnya untuk melakukan penahanan? Karena dalam Pasal 225 ayat 2 Undang-undang Peradilan Militer, ketika permintaan banding diajukan, maka wewenang penentuan penahanan berada pada hakim banding," tutur Fadhil.
"Kita tidak tahu hakimnya siapa dan kita juga tidak tahu apakah penahanan dilakukan. Kami khawatir pelakunya ternyata tidak ditahan. Nah, kekhawatiran ini berlipat ganda dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa peradilan militer sampai dengan saat ini belum- atau kalau tidak mau dikatakan tidak mau- melakukan proses pengusutan lebih lanjut terhadap pelaku pada level yang lebih tinggi, baik perencana atau pelaku pada level intelektual dalam tarikan rantai komando," lanjutnya.
Empat prajurit BAIS TNI yang menjadi Terdakwa kasus dugaan percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus ialah Terdakwa I Sersan Dua Edi Sudarko, Terdakwa II Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi, Terdakwa III Kapten Nandala Dwi Prasetyo, dan Terdakwa IV Letnan Satu Sami Lakka.
Pada Rabu, 10 Juni 2026, majelis hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan vonis bersalah dan penjara kepada para Terdakwa.
Terdakwa I dihukum dengan pidana 3 tahun penjara, dan Terdakwa II dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.
Terdakwa I dan Terdakwa II berperan sebagai eksekutor penyiram air keras kepada Andrie.
Sementara Terdakwa III dihukum dengan pidana 2 tahun penjara, dan Terdakwa IV dihukum dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara.
Hakim mempertimbangkan kadar kesalahan dan kualitas perbuatan Terdakwa III dan Terdakwa IV sehingga menjatuhkan hukuman lebih ringan, meskipun secara pangkat lebih tinggi daripada dua Terdakwa lain.
Lebih lanjut, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pemecatan dari dinas militer.
(ryn/fra)
