12 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri terbaik.
Pernyataan itu disampaikan Habib dalam sambutannya saat pengesahan RUU Polri dalam Rapat Paripurna DPR ke-21, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6).
"Yang kami hormati Pak Kapolri Listyo Sigit Prabowo jarang-jarang beliau hadir di sini. Salah satu Kapolri terbaik sepanjang masa kita kasih tepuk tangan serta hadirin yang kami muliakan," kata Habib.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu dalam sambutannya menyebut RUU Polri telah dibahas dengan meaningful participation atau partisipasi bermakna. Panitia Kerja RUU Polri di Komisi III total telah menggelar 12 rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah pakar, akademisi, hingga mahasiswa.
Komisi III, lanjut Habib, telah mendatangkan 15 ahli, enam kelompok masyarakat, dan tiga kelompok mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Pihaknya juga telah berkeliling ke kampus-kampus di 12 provinsi.
"Akhirnya setelah pembahasan insentif Panja menyelesaikan tugasnya," ujar Habib.
Menurut Habib, total ada delapan substansi perubahan dalam RUU Polri. Rinciannya yakni sebagai berikut:
1. Penegasan Terhadap tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka transparan profesional berintegritas serta berkualitas dalam pelayanan masyarakat
2. Penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan sistem teknologi dan informasi yang modern.
3. Jaminan netralitas dan profesional Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia
4. Penguatan pelaksanaan tugas kepolisian yang berorientasi pada kualitas pelayanan masyarakat, perlindungan dan pengayoman masyarakat, penegakan hukum dan penanggulangan kejahatan.
5. Pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri
6. Pengaturan mengenai pemberhentian anggota Polri dan batas usia pensiun anggota Polri yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur
7. Penerapan dan internalisasi kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
8. Penguatan dan fungsi serta kedudukan komisi kepolisian nasional
(thr/fra)
Add
as a preferred source on Google
