3 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Kelurahan Gandaria Selatan memediasi antara pemilik bangunan padel dan warga terkait kebisingan yang timbul akibat aktivitas olahraga tersebut di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan sejak November 2025.
"Alhamdulillah mediasi berjalan dengan sangat baik. Kedua belah pihak menyampaikan aspirasinya dari masing-masing dan juga yang saya sangat gembira, akhirnya mereka saling memaafkan," kata Lurah Gandaria Selatan, Ikhsan Kamil kepada wartawan usai mediasi di Kantor Kelurahan Gandaria Selatan, Jakarta, Kamis.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ikhsan mengatakan hasil dari mediasi tersebut yakni adanya pemasangan peredam suara (soundproofing) dan pelaksanaan perubahan jam operasional bangunan lapangan padel.
Ia mengakui, pihaknya juga meminta pemilik bangunan padel untuk melakukan tes desibel sebelum pemasangan peredam suara.
Kemudian, nantinya bangunan lapangan padel tersebut akan dibuka mulai jam 14.00 hingga 19.00 WIB.
Terkait perizinan, lanjutnya, awalnya usaha untuk dibangun parkir dan kafe. Hingga akhirnya ada usaha tambahan berupa lapangan padel dengan didaftarkan melalui sistem perizinan berbasis daring yang terintegrasi (online single submission/OSS).
"Tadi kami tanyakan nomor induk berusaha (NIB)-nya, ada. Namun, untuk persetujuan bangunan gedung (PBG) sudah selesai sidang, tapi untuk nomornya belum keluar," ucapnya.
Adapun soal aturan jarak antara bangunan dan rumah, kelurahan tak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Lurah beralasan hal itu kewenangan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan DKI.
Kemudian, terkait pemberhentian operasional sementara, belum bisa dilaksanakan lantaran sebanyak 10 pegawai yang masih membutuhkan pemasukan.
"Tidak, karena dari padel, dia harus bayar karyawannya untuk THR tahun ini," ucapnya.
Sebelumnya, warga di kawasan Haji Nawi Raya, Cilandak, Jakarta Selatan melaporkan kebisingan sebagai dampak dari pembangunan lapangan padel ke pihak terkait sejak November 2025.
Dalam kesempatan itu, pihaknya menyampaikan tuntutan agar pengelola memasang peredam suara ataupun memberhentikan operasional.
(antara/wis)
