1 hour ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah menyampaikan bahwa ada sejumlah langkah antisipasi yang dapat dilakukan pemerintah di tengah konflik Timur Tengah saat ini. Salah satunya, terkait penajaman program prioritas yang mendesak dan tidak mendesak.
Said mencontohkan, program yang dinilai belum terlalu mendesak yang perlu dilakukan penyisiran. Menurutnya, program tersebut bisa ditunda terlebih dahulu.
"Salah satunya yang tidak begitu mendesak, umpamanya, ya kalau pemerintah untuk tol dan sebagainya, ya mbok ditahan dulu. Toh faktanya tol itu juga tahunnya tahun jamak sehingga pemerintah bisa mempertebal kantong cadangan pemerintah. Untuk jaga-jaga," kata Said di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Said berharap, pemerintah juga melakukan penajaman subsidi yang disorot masih kurang tepat sasaran. Ia menyebut subsidi untuk kelompok atas dan industri berpotensi jadi lemak terhadap APBN.
"Program yang tidak begitu mendesak bisa ditunda. Kemudian penajaman LPG 8,6 juta metrik ton per tahun kan naik terus tuh. Padahal kita tahu bersama, itu adalah berdasarkan undang-undang harus tertutup. Tapi dijual terbuka," ujarnya.
"Belum ada sistem, hanya berdasarkan DTSEN Data Terpadu Sosial Ekonomi. Seharusnya pakai fingerprint aja, klik. Atau lebih canggih pakai retina mata. Nah, itu saya yakin paling sekitar 5,5 maksimal," tambahnya.
Merespons program prioritas nasional (PSN) seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Said menilai bahwa MBG dalam klaster mandatory pendidikan wajib, yang tak bisa ditawar.
"Kalau MBG dalam klaster mandatory anggaran pendidikan, itu wajib. Sudah enggak bisa ditawar. Namanya juga anggaran pendidikan, wajib dilaksanakan," kata Said.
Pada saat bersamaan, ia mengingatkan bahwa perbaikan tata kelola MBG harus terus diawasi. Said berharap agar program MBG bisa terlaksana dengan baik.
"Bahwa di lapangan perlu perbaikan tata kelola, setuju. Tapi hukumnya wajib karena mandatory tadi, pendidikan ya," pungkasnya.
(rea/rir)
