2 hours ago
2
Surabaya, CNN Indonesia --
Massa mahasiswa memadati Jalan Gubernur Suryo untuk melakukan demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (17/6). Mereka memprotes sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa mahasiswa berasal dari pelbagai kampus di Surabaya, mulai dari Universitas Airlangga (Unair), UPN Veteran Jawa Timur, Uneversitas Negeri Surabaya (Unesa) Universtas Muhammadiyah Surabaya (Umsura), Aliansi BEM Surabaya dan element mahasiswa lainnya.
Mereka membawa poster dan spanduk bernada protes. Para mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya itu juga bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Besok beberapa dari kita akan melaksanakan Salat Jumat, besok Hari Minggu beberapa dari kita akan melaksanakan ibadah mingguan, tapi hari ini kita akan melaksanakan ibadah perlawanan," kata salah satu orator.
Dalam orasinya, mahasiswa kemudian menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang kian di ujung tanduk. Mereka juga menyinggung peran aparat yang saat ini tak menjalankan tugasnya, dan justru bermain proyek Makan Bergizi Gratis (MBG)
"Hari ini kita melihat pemerintah semakin merongrong-rongrong demokrasi, tentara kita tidak menjaga perbatasan tapi malah mengurus MBG. Indonesia sedang sakit parah," kata dia.
Akibat aksi ini Jalan Yus Sudarso ditutup total. Arus lalu lintas dialihkan sementara. Di sepanjang gerbang Grahadi, telah terpasang pagar kawat berduri. Sejumlah aparat kepolisian terlihat berjaga di sisi dalam halaman gedung.
16 tuntutan
Sebelumnya Presiden BEM Unair M Rizqi Senja Virawan mengatakan melalui aksi ini mahasiswa mendesak pemerintah menghentikan sejumlah program nasional yang dinilai tidak efektif dan membebani APBN.
Rizqi menyebut pihaknya telah melakukan kajian dan menyusun setidaknya 16 tuntutan untuk disampaikan dalam aksi tersebut. Dari belasan tuntutan itu, ada dua tuntutan utama yang menjadi fokus aksi.
"Untuk tuntutan kami itu sebetulnya ada 16. Cuma kalau untuk tuntutan utamanya itu adalah hentikan program Makan Bergizi Gratis sama Koperasi Desa Merah Putih. Lalu ada cabut Undang-undang Polri dan Undang-undang TNI. Itu yang menjadi tuntutan paling utama," kata Rizqi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (16/6).
Sementara tuntutan lain yakni BEM Unair mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat. Kemudian menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
BEM Unair juga mendesak negara dan aparat menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil. Serta membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
Kemudian Ksatria Airlangga juga meminta negara menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan. Serta menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," ucapnya.
Berikut 16 poin tuntutan lengkap BEM Unair:
1. Menuntut penguatan integritas dan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Mendesak percepatan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset serta RUU Masyarakat Adat.
3. Menolak militerisme dan mendesak pengembalian militer pada fungsi pertahanan negara sesuai prinsip supremasi sipil.
4. Menghentikan budaya antikritik dan menjamin kebebasan berekspresi dalam kehidupan demokrasi.
5. Mengusut tuntas dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan pejabat pemerintahan.
6. Mengusut tuntas kasus penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) palsu yang melibatkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
7. Menghentikan proyek-proyek ekstraktif yang merusak ruang hidup masyarakat serta memulihkan ekosistem yang telah mengalami kerusakan.
8. Menghentikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
9. Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
10. Membebaskan seluruh tahanan politik tanpa syarat.
11. Mengembalikan independensi Bank Indonesia dengan mengutamakan kompetensi dan keahlian moneter dalam struktur kepemimpinannya.
12. Menghentikan segala bentuk tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil.
13. Menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta tenaga kesehatan.
14. Menuntut pemerataan akses dan fasilitas kesehatan serta pendidikan, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
15. Menghentikan praktik eksploitasi buruh serta segala bentuk diskriminasi gender di dunia kerja.
16. Menghentikan segala bentuk represivitas terhadap pers dan menjamin kebebasan pers sebagai pilar demokrasi.
(frd/sur)
Add
as a preferred source on Google
