Massa Mahasiswa UGM Kritik Dialog Digelar Saat Kebijakan Sudah Jadi

Sleman, CNN Indonesia --

Massa mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang menggeruduk diskusi kopdar tiga pejabat negara di Joglo GIK UGM, Sleman, DIY, Senin (15/6) lalu menegaskan bahwa mereka tak anti-dialog. Mereka justru mengkritik dialog yang baru dilakukan setelah kebijakan dibuat.

Hal itu disampaikan melalui pernyataan sikap bersama yang dibacakan di selasar Balairung, UGM, Sleman, Rabu (17/6) sore. Isinya, termasuk penjelasan aksi mereka menggeruduk forum Kopdar Bareng Mas Dar di GIK.

Sebagai informasi, acara diskusi kopdar tersebut diisi Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid; Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono; Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang dijadwalkan hadir--setidaknya dari informasi poster kegiatan--tak ada malam itu.

Forum para pejabat negara di lingkungan UGM malam itu bertemakan 'Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia'.

"Perlu ditekankan bahwa mahasiswa UGM tak pernah anti terhadap dialog maupun diskusi. Namun, kami mohon dengan sangat kepada teman-teman untuk menjelaskan kepada kami, bagaimana mungkin kami dapat berdiskusi secara substantif, solutif, dan setara dengan orang-orang pemerintahan yang jelas tak dapat dipercaya dan tak berpihak pada rakyat," demikian pernyataan sikap mahasiswa UGM yang dibacakan  di selasar Balairung, UGM, Sleman, DIY, Rabu petang lalu.

Massa mahasiswa lintas fakultas-lintas organisasi itu mempertanyakan ruang dialog baru dibuka pemerintah atau pembuat undang-undang ketika kebijakan telah ditetapkan, bukan saat dibuat sesuai kaidah partisipasi bermakna yang diatur peraturan perundangan-undangan.

Hal itu disampaikan perwakilan mahasiswa dalam sesi tanya jawab usai pembacaan pernyataan sikap.

"Setelah kejadian itu berlangsung, pasti dari tiga pejabat itu akan mengeluarkan statement. Tapi kan intinya adalah dari kami punya pendirian bahwa forum yang diadakan kemarin itu bukanlah forum yang genuine. Karena bisa dilihat dari representasinya," ujar juru bicara mahasiswa, Gladwin yang berdiri bersama rekan-rekannya di selasar Balairung UGM itu.

"Dan bagaimana akhirnya mereka membuka dialog setelah kebijakan itu ditetapkan. Dan bagaimana pada akhirnya pun ruang diskusi itu tidak akan pernah substantif dengan acara dalam bentuk seperti semi seminar atau forum tanya jawab," sambungnya.

Melalui pernyataan sikap itu, ditegaskan bahwa aksi para mahasiswa di GIK kemarin adalah bentuk ekspresi ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap berulang kali menindas rakyat.

Para mahasiswa mengaku muak dan menolak tinggal diam kala mengetahui akan diselenggarakannya acara kopdar tersebut, termasuk daftar pejabat hadir dan media-media pendukungnya.

"Setelah satu persatu dari kami masuk ke GIK, kecurigaan kami bahwa forum ini bukanlah forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi," terang mereka.

Menurut para mahasiswa, acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi ternyata cuma ajang pamer pencapaian pemerintah, dengan porsi bicara timpang guna menghasilkan korespondensi yang substantif.

"Maka, di tengah segala teriakan, bentrokan, dan barang yang terlempar ke tengah panggung dari berbagai arah dan pihak, yang seharusnya disoroti hanyalah satu: rasa muak serta ketidakpercayaan kami terhadap pemerintah yang terlebih dahulu menindas rakyatnya dengan kekerasan," ungkap mereka.

"Setelah kekerasan yang dilakukan pemerintah sudah terlihat sebegitu telanjangnya lewat korupsi, penggusuran, penangkapan, hingga pembunuhan, tidak bolehkah kami sedikit menunjukkan kekecewaan, ketidakpercayaan, serta kemarahan kami? Kekerasan yang terus berulang dan kian membuat kami muak adalah bukti bahwa logika "oknum" tak lagi dapat dibenarkan," sambung massa mahasiswa itu.

Mereka bilang kemarahan yang meledak dalam forum tersebut tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. Dalam pernyataannya, mahasiswa menyebut rentetan kekerasan yang terjadi merupakan hasil dari kebobrokan struktural yang terus dipelihara rezim.

Mereka mencontohkan sejumlah kebijakan seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mengorbankan anggaran pendidikan, proyek food estate yang disebut menjadi dalih perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua, hingga revisi UU TNI dan RUU Polri yang dianggap memperluas okupasi negara terhadap ruang sipil.

Persoalan ekonomi belakangan turut memicu kemarahan massa aksi.

Mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah, membengkaknya defisit APBN, serta menyempitnya ruang fiskal yang berdampak pada sektor pendidikan, kesehatan, dan juga perlindungan sosial.

Kemudian mahasiswa menyoroti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menurut mereka semakin memperburuk kondisi masyarakat. Puluhan ribu pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang tahun 2025, sementara berbagai sektor industri berada dalam tekanan.

Kritik juga diarahkan kepada besarnya alokasi anggaran pemerintah ke sektor pertahanan dan keamanan. Anggaran ratusan triliun Rupiah yang diterima Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BNN menunjukkan kecenderungan pemerintah untuk memperluas hegemoni melalui alat-alat keamanan negara. Mereka turut menyinggung rencana pembentukan batalyon Komcad di setiap kabupaten/kota yang dinilai sebagai bagian dari proses militerisasi ruang publik.

Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa menggarisbawahi berbagai persoalan demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka mempertanyakan penegakan HAM, supremasi hukum, dan akuntabilitas pemerintah dengan menyinggung sejumlah kasus kekerasan aparat, dugaan extrajudicial killing, pembatasan ruang sipil, hingga kriminalisasi terhadap pada para aktivis.

Rektor UGM Ova Emilia

Selain ditujukan kepada pemerintah, pernyataan sikap itu juga berisi desakan kepada Rektor UGM Ova Emilia.

Mahasiswa meminta Ova sebagai representasi UGM menunjukkan sikap dan keberpihakan terhadap fakta-fakta yang mereka paparkan. Mereka minta Ova menunjukkan sikap tegas terhadap kebijakan diduga salah arah dari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tegaskan bahwa UGM tidak lagi percaya pada pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berulang kali secara jelas menunjukkan ketidakberpihakannya pada rakyat dan tegaskan bahwa UGM sebagai institusi secara penuh mendukung segala bentuk perjuangan rakyat yang kini sedang berusaha mengambil kembali hak-haknya yang telah dirampas," kata mahasiswa.

Hingga berita ini ditulis, CNNINdonesia.com belum mendapatkan pernyataan resmi Ova maupun dari Rektorat UGM perihal tuntutan mahasiswa tersebut.

(kum/kid)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNN]