Surabaya, - Dukungan terhadap pengesahan Undang-Undang (UU) TNI mulai muncul di berbagai daerah di Jatim. Selain di Surabaya, aksi dukungan itu juga digelar di Kabupaten Blitar, hingga Mojokerto.
Di Mojokerto sendiri, aksi dukungan terhadap UU TNI itu dilakukan oleh seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Mojokerto, hingga beberapa organisasi masyarakat.
Sedangkan, terkait aksi dukungan terhadap UU TNI dan perampasan aset di Surabaya dan Blitar, dilakukan di depan Gedung DPRD.
Andik, salah satu Ketua Paguyuban Kades se-Mojokerto, menyebut pengesahan UU TNI dinilai sangat penting dalam memperkuat profesionalisme dan modernisasi TNI.
Selain memperkuat profesionalisme, Kades Pandan Arum itu menegaskan, ia menilai jika pengesahan UU TNI itu dilakukan demi kepentingan rakyat.
“Pengesahan ini (UU TNI, red) untuk Indonesia, ” ucap Andik dalam orasinya di depan Makorem 082/CPYJ.
Sementara itu, aksi dukungan terhadap UU TNI di Blitar dilakukan oleh gabungan beberapa Ormas. Aksi yang dilakukan di depan Kantor DPRD Kota Blitar pada Jumat (28/03/2025) sore itu, berlangsung dengan damai.
Para massa juga membentangkan bermacam spanduk yang bertuliskan dukungannya terhadap pengesahan UU perampasan aset bagi para koruptor.
Jaka Prasetya, Ketua dalam aksi tersebut mengatakan jika dukungan yang dilakukan oleh massa merupakan bentuk harapan rakyat dalam mewujudkan Indonesia yang semakin kuat.
“Kami sebagai rakyat mendukung adanya undang-undang yang baru. Kami yakin, baik UU TNI maupun perampasan aset koruptor akan memberikan arah pembangunan yang lebih kuat bagi negara Indonesia, ” kata Jaka ditemui di lokasi.
Sekedar diketahui, terdapat beberapa poin dalam UU TNI yang sudah disahkan tersebut. Poin-poin itu, adalah penambahan kewenangan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) untuk menghadapi ancaman siber dan melindungi WNI di luar negeri.
Kemudian, penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dalam kementerian dan lembaga tertentu, dengan tetap menjunjung supremasi sipil. Selanjutnya, Perpanjangan usia pensiun prajurit TNI, memberikan kesempatan lebih luas bagi prajurit untuk terus mengabdi. (*)
