4 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah meminta agar seluruh pihak tetap berpegang pada konsep demokrasi konstitusional dalam kehidupan bernegara.
Ia menyampaikan itu dalam merespons potongan video pernyataan Saiful Mujani mengajak menjatuhkan pemerintah Prabowo Subianto.
"Jadi kita menyarankan agar kita bicara dalam konsep demokrasi konstitusional. Jangan kasih izin dan ruang kepada tindakan inkonstitusional sebab itu nanti berbahaya," kata Fahri di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menyebut Presiden selaku eksekutif bukan satu-satunya rumpun kekuasaan yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerja pemerintah.
Fahri menyinggung ada rumpun kekuasaan lain yang juga bisa ditagih pertanggungjawaban kinerjanya.
Ia juga meminta seluruh pihak untuk saling introspeksi diri. Fahri menyebut kondisi dunia hari ini penuh ketidakpastian, sehingga menuntut seluruh pihak untuk tetap kompak.
"Apalagi kalau kita bicara Pak Prabowo, tidak ada niatnya yang tidak baik. Semua ini kan untuk masyarakat," ucapnya.
Saiful Mujani sendiri merupakan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri lembaga penelitian, konsultansi politik dan kebijakan berbasis riset Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC).
Belakangan potongan videonya yang dinarasikan mengajak menjatuhkan pemerintah ramai di media sosial.
Pada potongan video itu Mujani bicara di acara 'Halal Bihalal Pengamat'.
"Ya hanya kita yang bisa, rakyat, '98 juga tidak akan terjadi kalau rakyat dan teman-teman enggak turun, enggak akan itu MPR akan menurunkan Suharto, enggak akan," kata Mujani dalam potongan video yang dicantumkan Hasan.
Omongan Mujani itu juga direspons eks Kepala PCO Hasan Nasbi yang mengkritik keras pernyataan tersebut. Lewat Instagram @hasan_nasbi ia menyampaikan kekecewaannya sekaligus mengkritik balik Saiful Mujani.
"Saya terpaksa mengungkapkan kekecewaan saya," kata Hasan dalam Instagram-nya, dikutip Senin (6/4).
Hasan menyentil sejumlah pihak yang mengaku pejuang demokrasi, namun pada prakteknya hanya mengakui demokrasi jika pemerintahan berjalan sesuai dengan kepentingan mereka.
Hasan juga menyebut orang-orang itu yang menurutnya kerapkali tergoda menyampaikan pernyataan yang melampaui batas, salah satunya ajakan menjatuhkan pemerintah.
Ia menyentil orang semacam itu menurutnya tidak paham esensi demokrasi, sehingga berbanding terbalik dengan pengakuannya sebagai pejuang demokrasi.
"Apalagi yang menyampaikan ingin menjatuhkan presiden itu seorang profesor ilmu politik, seorang konsultan politik, seorang polster," ujarnya.
(mnf/dal)
Add
as a preferred source on Google
