4 hours ago
5
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, meninjau pelaksanaan hari pertama kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bogor, Jumat (10/4). Ia memberikan apresiasi karena sistem kerja tersebut tetap berjalan disiplin melalui pengawasan berbasis teknologi digital.
Apresiasi ini tertuju pada penggunaan aplikasi e-kinerja yang memungkinkan pemantauan aktivitas pegawai tetap terjaga meski tidak berada di kantor. Sistem tersebut mencatat kehadiran berdasarkan titik koordinat domisili sehingga produktivitas kerja tetap terukur secara akurat.
"Yang pertama adalah mekanisme pengawasan yang sangat baik karena sudah ada aplikasi e-kinerja yang sudah ada di Pemerintah Kota Bogor," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Melalui sistem tersebut, kehadiran ASN direkam berbasis titik koordinat sesuai domisili masing-masing. Data ini langsung berpengaruh pada penilaian kinerja setiap pegawai.
Pengawasan tidak hanya bersifat otomatis melalui teknologi. Mekanismenya juga berjenjang, mulai dari atasan langsung, kepala daerah, hingga kementerian, sekaligus membuka ruang bagi partisipasi masyarakat.
Di luar aspek pengawasan, WFH juga dinilai membawa potensi penghematan anggaran yang signifikan. Berdasarkan perhitungan sementara Pemerintah Kota Bogor, efisiensi yang bisa dicapai diperkirakan mencapai sekitar Rp900 juta per bulan.
Meski angka itu tergolong besar, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan produktivitas ASN tidak ikut menurun. Pemerintah ingin memastikan fleksibilitas kerja tidak datang dengan mengorbankan kualitas layanan.
Salah satu kekhawatiran publik soal WFH adalah dampaknya terhadap pelayanan langsung kepada warga. Bima memastikan hal itu tidak terjadi di Kota Bogor.
"Kami melihat juga pelayanan publik tetap berjalan, karena di daerah, di wilayah, kecamatan [dan] kelurahan tidak WFH, semua tetap bekerja dengan baik," tegas dia.
Ke depan, Kementerian Dalam Negeri akan mendorong pemerintah daerah lain untuk memperkuat sistem pengawasan digital serupa. Langkah ini dimaksudkan agar fleksibilitas pola kerja tetap sejalan dengan akuntabilitas dan peningkatan kinerja ASN.
Bima juga menyampaikan pesan tegas kepada seluruh ASN, baik yang menjalankan WFH maupun yang tetap masuk kantor. Ia menekankan bahwa perubahan pola kerja tidak boleh mengendurkan disiplin.
"Bagi yang WFH, taati peraturan. Bagi yang WFO, efisiensi dengan transportasi publik atau gowes," tandasnya.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
