8 hours ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Politikus muda PDIP, Aryo Seno Bagaskoro mengungkap alasan partainya memilih istilah sebagai partai penyeimbang, bukan oposisi usai memutuskan berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Sikap sebagai partai penyeimbang kembali ditegaskan PDIP lewat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang digelar pada 10-12 Januari di Ancol, Jakarta Utara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami sudah menyampaikan suatu bentuk pandangan bahwa PDI Perjuangan tidak akan-dalam sikap waktu itu-tidak di dalam pemerintahan Pak Prabowo," kata Seno dalam jumpa pers di lokasi, Minggu (11/1).
Seno menjelaskan, sikap politik tersebut di luar urusan mendukung atau menolak setiap program pemerintah.
Dia berkata, PDIP akan mendukung semua program yang baik dari pemerintah. Begitu pula sebaliknya, partainya tak akan segan mengkritik program atau kebijakan yang tak sesuai kehendak rakyat.
Menurut dia, rasionalitas sikap PDIP itulah yang membedakan status antara partai oposisi dan partai penyeimbang.
"Di dalam konstitusi kita, kita tidak mengenal yang namanya oposisi. Karena kalau kita pakai sistem secara berpikir oposisi, apa pun yang dilakukan pemerintah pasti kami akan anggap salah," kata Seno.
Dengan menjadi oposisi, ujar dia, PDIP memposisikan diri sebagai cermin atau antitesis dari setiap kebijakan atau program pemerintah. Berbeda dengan penyeimbang, di mana PDIP siap menjadi mitra strategis maupun mitra kritis.
"Partai politik penyeimbang itu bisa berperan sebagai mitra kritis, bisa juga berperan sebagai mitra strategis," katanya.
Di sisi lain, menurut Seno, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensial, yang tak mengenal istilah koalisi. Dalam presidensial, hanya ada istilah berada di dalam atau di luar pemerintahan.
"Di dalam pemerintahan Indonesia yang menganut asas presidensial, maka tidak ada oposisi. Maka sebetulnya kalau ditarik lagi logikanya, tidak ada koalisi. Yang ada adalah di dalam atau di luar pemerintahan," ujar Seno.
Dia mencontohkan sikap PDIP yang menolak wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) lewat DPRD. Menurut dia, prinsip pemilu adalah kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tak semestinya hak rakyat untuk memilih calon pemimpinnya dirampas.
"Kita memasuki rezim pemilu, bukan rezim elit, bukan rezim pemilihan secara tertutup dari segelintir orang. Loh rakyat ini lima tahun sudah berbagai kesempatannya untuk hidup layak itu banyak kesulitan, masa haknya untuk menyuarakan saja dia mau memilih siapa," katanya.
(thr/els)
