2 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Rapat Koordinasi (Rakor) pemulihan pascabencana Aceh bersama DPR RI diwarnai teguran pimpinan lembaga wakil rakyat itu agar para kepala daerah tak lagi mengawali paparan dengan menyapa 'Yang Terhormat' demi efisiensi waktu.
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan didampingi dua wakil lain, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, itu diketahui juga diikuti sejumlah menteri, TNI, Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem dan beberapa kepala daerah di Aceh. Rapat digelar di Banda Aceh, Aceh, Selasa (30/12).
Rapat dibuka Dasco lalu dilanjut sambutan Mualem. Setelahnya giliran para kepala daerah memaparkan kondisi wilayah yang dipimpin mereka.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi mendapat kesempatan pertama untuk melaporkan situasi pascabencana. Armia menyapa para peserta rapat dengan sebutan 'Yang Terhormat'. Pun pada kesempatan berikutnya, Bupati Pidie Jaya Sibral Malasyi yang juga membuka paparannya dengan menyapa para 'Yang Terhormat'.
Setelahnya, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta peserta rapat tidak lagi menyebut 'Yang Terhormat' demi efisiensi waktu.
"Berikutnya untuk mengefisiensikan waktu ya, jadi enggak usah disebut satu per satu yang terhormat-yang terhormatnya. Langsung to the point kepada laporan intinya. Silakan, dari Bupati Aceh Utara," ujar Saan.
Dan akhirnya pada giliran pemaparan selanjutnya, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil langsung menjelaskan tanpa didahului sapaan kepada para 'Yang Terhormat'.
Momen menghilangkan sapa menyapa 'Yang Terhormat' di dalam rapat itu ternyata disambut baik anggota DPR. Salah satunya dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera.
Dia yang juga Ketua Bappilu PKS itu mengatakan menghilangkan tradisi menyapa 'Yang Terhormat' di dalam rapat demi efisiensi waktu itu perlu dilanjutkan.
"Bagus. Perlu terus diperkuat sikap egaliter, semua sama kedudukannya," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (31/12).
Mardani pun memberikan apresiasi kepada para Wakil Ketua DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Menurutnya, fokus saat ini memang membantu warga, ketimbang bertukar sapa untuk meninggikan dengan sapaan 'Yang Terhormat'.
"Fokus kita membantu warga terdampak bencana. Bukan sibuk bertukar sapa," ucap dia.
Pakar Komunikasi dari Universitas Indonesia (UI) Firman Kurniawan pun berpandangan sapaan 'Yang Terhormat' tersebut ternyata memang hanya bentuk basa-basi yang terlalu panjang. Menurutnya sapaan 'yang terhormat' dipakai untuk menunjukkan situasi formal dan hierarki, diselipkan pada nama per nama, dan bila terlupa bisa jadi masalah.
Dia bilang di dalam rapat sebaiknya sapaan cukup dilakukan dengan salam. Jika harus memakai 'yang terhormat', lanjut Firman, dilakukan secara general.
"Kadang-kadang sampai terasa basa-basi terlalu panjang. Jadi tadi, demi efisiensi waktu, demi tidak menghilangkan yang substansial karena sapaan yang berkepanjangan seperti itu. Jadi malah mungkin perlu ditradisikan, perlu bahwa semua yang kita hadapi itu kita hormati, cukup dengan salam di depan, kemudian 'yang saya hormati para hadirin', nggak usah disebutkan satu per satu, ini perlu menjadi step yang dibiasakan kalau menurut saya," jelasnya, Rabu, seperti dikutip dari detik.com.
"Kadang itu menyulitkan orang ketika ada yang terlupa malah jadi problem, dan membebani yang berpidato harus ingat nama orang satu per satu dan membuang waktu. Sehingga ketika digeneralisir, pokoknya yang ada di hadapan itu dengan tulus dihormati, enggak harus disebut namanya, perlu dibiasakan," imbuhnya.
Hasil rapat
Rapat DPR bersama sejumlah kepala daerah Aceh itu akhirnya menghasilkan 3 poin kesimpulan utama.
Dasco berharap para menteri bisa berkoordinasi internal setelah tiba di Jakarta untuk menindaklanjuti kesimpulan rapat ini.
"Kesimpulan kita ada tiga pada hari ini, bahwa kita bersama-sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR sepakat melakukan percepatan pemulihan secara terintegrasi, secara bersama-sama," ujar Dasco saat membacakan kesimpulan rakor.
Poin kedua yang disepakati yakni penempatan penanggung jawab utama (person in charge/PIC) tiap lembaga di Aceh. Hal itu dimaksudkan agar koordinasi percepatan pemulihan menjadi mudah.
"Kita akan meminta kepada para kementerian/lembaga untuk kemudian menempatkan PIC untuk sementara waktu di tempat ini untuk memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah yang tadi kemudian ingin cepat melakukan koordinasi-koordinasi. Ini untuk sementara waktu, sementara kita menunggu langkah lebih lanjut di tempat ini, kalau bisa sudah ditempatkan orang PIC agar bisa melakukan koordinasi," ujar Dasco.
Kesimpulan terakhir yakni memaksimalkan percepatan pemulihan terhadap daerah terdampak bencana yang memerlukan atensi khusus.
"Terhadap kabupaten/kota yang perlu penanganan khusus, DPR bersama pemerintah pusat dan daerah akan memaksimalkan penanganan percepatan pemulihan pascabencana dengan memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada," sambung Dasco yang juga Ketua Harian Partai Gerindra itu.
Baca berita lengkapnya di sini, di sini, dan di sini.
(kid/ugo)
