JAKARTA - Kabar mengenai dugaan TNI membiarkan aksi penjarahan rumah pejabat pasca demonstrasi berhari-hari menuntut penghapusan tunjangan DPR RI akhirnya mendapat tanggapan resmi. Wakil Panglima TNI, Tandyo Budi Revita, angkat bicara untuk meluruskan persepsi publik yang berkembang di media sosial.
Beliau menegaskan bahwa TNI bertindak berdasarkan konstitusi dan menunggu instruksi dari kepolisian. "Kita taat konstitusi. Ada permintaan tidak? Itu. Ada permintaan tidak? Saya sampaikan kita taat konstitusi, ya. Konstitusi bicara seperti itu. Kita kan perbantuan. Jelas ya, " ujar Tandyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025), menekankan prinsip kerja sama antarlembaga penegak hukum.
Menurut Tandyo, permintaan bantuan dari kepolisian baru diterima pada Sabtu (30/8/2025) sore, setelah insiden penjarahan rumah salah satu anggota DPR RI, Ahmad Sahroni, terjadi. Menindaklanjuti permintaan tersebut, TNI langsung mengerahkan pasukan pada Minggu (31/8/2025). "(Penjarahan) Itu terjadi kapan? Kemudian, Pak Presiden memanggil Kapolri dan Panglima TNI tanggal berapa? (30 sore). Tanggal 31 kita turun. Tanggal 31 kita turun, " jelasnya.
Lebih lanjut, Tandyo membantah keras tudingan TNI melakukan pembiaran terhadap pembakaran fasilitas umum, termasuk Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT). Ia menjelaskan bahwa pengamanan fasilitas publik dan objek vital nasional seperti MRT diatur oleh undang-undang tersendiri. "MRT fasilitas umum, pengamanan oleh siapa? (Kalaupun MRT) obyek vital nasional, lihat di UU, klausulnya apa? Ikuti itu. Tidak ada pembiaran kita. Kita diminta tanggal 30 sore, tanggal 31 itu kita main, " tegas Tandyo.
Sebelumnya, sejumlah rumah pejabat publik dilaporkan dijarah massa pada Sabtu (30/8/2025) malam, menyusul gelombang demonstrasi yang menuntut penghapusan tunjangan DPR RI. Massa dilaporkan menyasar kediaman anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Aksi penjarahan ini memicu kritik luas di publik, yang menduga adanya pembiaran dari aparat keamanan.
Insiden penjarahan tersebut terjadi setelah serangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah yang diwarnai kericuhan oleh pihak-pihak yang belum teridentifikasi. (Warta Militer)
