5 hours ago
13
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Hardiyanto Kenneth mendorong pemasangan kamera pengawas atau CCTV dimaksimalkan di sejumlah lokasi strategis dan rawan kejahatan di ibu kota.
Kenneth mengatakan langkah itu perlu dilakukan lantaran maraknya aksi kriminalitas jalanan, khususnya kasus begal di wilayah Jakarta Barat (Jakba). Terlebih, maraknya aksi kejahatan itu telah memicu keresahan masyarakat hingga ramai Jakbar dijuluki sebagai 'Gotham City' di media sosial.
Kata Kenneth, pengadaan CCTV dapat dilakukan melalui skema kerja sama dan optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengadaan CCTV ini kalau mau lebih murah dan efisien bisa melalui skema sewa, jalurnya bisa lewat CSR dari pihak-pihak yang memang ingin membantu keamanan lingkungan atau bisa juga melibatkan BUMD. Jadi kita pasang di titik-titik penting yang selama ini sering terjadi tindak kriminal begal maupun tawuran," kata dia dalam keterangannya, Senin (25/5).
Kenneth menyebut pengawasan terhadap titik-titik rawan kriminalitas harus diperketat. Terutama di ruas jalan yang minim penerangan dan pengawasan.
Menurutnya, sebagian besar aksi begal maupun tindak kriminal lainnya justru terjadi di jalanan umum. Bukan di kawasan perkantoran atau gedung besar yang memiliki sistem keamanan memadai.
"Karena itu saya meminta dilakukan pemetaan secara detail terhadap titik-titik rawan kriminalitas. Dengan pemetaan tersebut, aparat kepolisian bisa melakukan patroli rutin dan penjagaan ekstra pada jam-jam rawan. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting untuk memberikan efek pencegahan," ucap Kenneth.
Kata Kenneth, keamanan wilayah tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat kepolisian semata. Melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dunia usaha, hingga masyarakat.
Ia menilai fenomena meningkatnya aksi kejahatan jalanan harus dijadikan momentum untuk memperkuat sistem keamanan terpadu di wilayah Jakbar.
"Kalau masyarakat sampai menyebut Jakarta Barat sebagai 'Gotham City', ini tentu menjadi alarm bagi kita semua. Artinya ada rasa takut dan keresahan yang benar-benar dirasakan warga. Jangan sampai masyarakat kehilangan rasa aman ketika keluar rumah, bekerja, atau pulang pada malam hari," ujarnya.
Lebih lanjut, Kenneth juga berharap langkah mitigasi yang dilakukan bersama Forkopimko tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga diikuti langkah konkret dan berkelanjutan.
"Yang paling penting adalah tindak lanjutnya. Kita ingin ada evaluasi rutin, patroli yang lebih masif, penerangan jalan yang ditingkatkan, dan sistem pengawasan yang benar-benar berjalan. Saya ingin Jakarta Barat kembali dikenal sebagai wilayah yang aman dan nyaman bagi masyarakat," pungkasnya.
Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menandatangani nota kesepakatan dengan Polda Metro Jaya untuk mengintegrasikan puluhan ribu kamera pengawas (CCTV) secara terpusat. Langkah ini bertujuan untuk menekan kejahatan jalanan seperti begal dan tawuran, serta membantu polisi merespons laporan warga dengan lebih cepat.
"CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan, kurang lebih nanti 24.000. Di mana sebagian dari BUMD, kemudian OPD-OPD Jakarta, sarana lalu lintas yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, kemudian BUMD DKI Jakarta, dan gedung-gedung bertingkat lebih dari empat tingkat," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5).
Pramono berharap gabungan puluhan ribu kamera ini bisa menutup celah keamanan di setiap sudut kota. Pantauan yang lengkap ini diyakini akan sangat membantu kerja sama petugas gabungan dalam menjaga ketertiban Jakarta.
"Kalau itu bisa dilakukan maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta yang selama ini dilakukan bersama-sama," ujar Pramono.
(dis/dal)
Add
as a preferred source on Google
