4 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Delapan titik Sekolah Rakyat baru siap memasuki tahap pembangunan fisik setelah proses penyediaan lahan dari masing-masing pemerintah daerah dinyatakan selesai. Kepastian ini disampaikan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), saat menerima audiensi perwakilan delapan kabupaten di Kantor Kemensos, Kamis (18/6).
Kedelapan daerah itu adalah Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Toba, Kabupaten Kudus, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Kolaka Utara, dan Kabupaten Mimika. Para bupati dan wakil bupati hadir langsung untuk melaporkan kesiapan lahan, sebagian di antaranya telah melalui proses pengukuran dan verifikasi teknis.
Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul menegaskan bahwa program ini dibangun di atas skema kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tanah disediakan oleh kabupaten/kota atau provinsi. Pembangunan dari APBN. Kepala sekolah diusulkan oleh kepala daerah. Ini kerja bersama, dari awal sampai pengawasan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (18/6).
Bupati Tanggamus, Saleh Asnawi, menyatakan lahannya telah siap secara prinsip dan memenuhi persyaratan untuk masuk ke tahap berikutnya.
"Kami telah menyiapkan lahan permanen untuk Sekolah Rakyat, bahkan juga untuk Sekolah Garuda. Secara prinsip, lahan untuk Sekolah Rakyat sudah siap," kata dia.
Bupati Mimika, Johannes Rettob, menyebut lahan yang disiapkan sudah memenuhi kriteria teknis dan menunggu tinjauan dari Kementerian PU.
"Kami sudah menyiapkan kurang lebih 8 hektare lahan yang flat dan tidak ada persoalan. Saat ini kami menunggu pihak PU untuk melakukan peninjauan," ucapnya.
Sementara Kabupaten Toba menghadapi sedikit hambatan. Bupati Effendi S. P. Napitupulu menyampaikan bahwa proses lanjutan sempat tertunda akibat bencana alam di wilayahnya.
"Kami sudah menyiapkan lahan untuk Sekolah Rakyat permanen dan telah mengukur kesiapan lahan tersebut. Namun karena adanya bencana alam di wilayah kami, Kementerian PU masih menunda proses lanjutan," sebut dia.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Putri Sabrina Birton, menjelaskan bahwa penyediaan lahan dilakukan melalui kerja sama lintas sektor.
"Untuk lahan pembangunan permanen Sekolah Rakyat, kami sudah bekerja sama dengan Perhutani dan Brigif dengan luas kurang lebih 10 hektare," tuturnya.
Gus Ipul menambahkan bahwa saat ini 93 titik Sekolah Rakyat permanen hampir rampung pembangunan fisiknya. Penambahan 8 titik baru ini akan memperluas kapasitas untuk menampung lebih banyak siswa dari keluarga prasejahtera.
Program ini dirancang khusus untuk menjangkau masyarakat miskin ekstrem, bukan melalui pendaftaran terbuka, melainkan penjangkauan aktif oleh pemerintah daerah. Gus Ipul menegaskan bahwa program harus berjalan bersih tanpa praktik kolusi atau titipan.
"Program ini memang untuk mereka yang paling miskin. Presiden titip, jangan ada KKN, suap menyuap, jangan sampai ada titipan. Ini harus benar-benar untuk mereka," imbuh dia.
Mekanisme penerimaan siswa pun berbeda dari sekolah pada umumnya. Calon siswa tidak mendaftar sendiri, melainkan dijangkau dan ditetapkan langsung oleh kepala daerah.
"Di Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan. Dijangkau dan ditetapkan oleh bupati atau wali kota, baru kita terima. Jadi sejak awal program ini sifatnya kolaboratif," pungkasnya.
(rir)
Add
as a preferred source on Google
