6 hours ago
8
Jakarta, CNN Indonesia --
Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra memastikan data penerima hunian sementara (huntara) dan dana tunggu hunian (DTH) terus diperbarui. Pintu bagi usulan penerima baru masih terbuka, termasuk bagi warga terdampak bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Kepala Posko Wilayah Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, menyampaikan hal tersebut saat merespons usulan penambahan 97 unit huntara dari Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, di Aceh Besar, Selasa (7/4). Huntara tersebut diperuntukkan bagi warga yang sebelumnya mengungsi ke luar daerah dan kini mulai kembali ke tempat asal.
"Sepanjang masih ada masyarakat yang melapor butuh huntara sesuai kategori, tetap akan diproses. Tidak mungkin ditutup meski terlambat, itu rakyat kita juga," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menegaskan, meski usulan tersebut diajukan belakangan, Satgas PRR tetap akan memprosesnya dengan didahului verifikasi lapangan. Tim akan mengecek kondisi kerusakan rumah dan memastikan ketersediaan lahan untuk huntara.
"Usul untuk Bupati Aceh Tamiang segera kita proses, kita cek, karena sudah diserahkan by nama by address-nya, nanti kita cocokkan dengan data BPS dan NIK, yang berhak tentu akan segera kita bangunkan," kata Direktur Jenderal Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri tersebut.
Safrizal menambahkan, Satgas PRR juga membuka kesempatan yang sama bagi pemerintah daerah lain yang ingin mengusulkan penerima DTH baru. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada penyintas yang luput dari pendataan.
Berdasarkan data Satgas PRR per 9 April 2026, sebanyak 18.678 unit huntara dari total 20.378 unit telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak, dengan capaian progres 91 persen. Di Aceh, 16.853 dari 18.524 unit telah rampung atau mencapai 90 persen progres.
Di Sumatra Utara, 995 dari 1.024 unit telah selesai dibangun dengan progres 97 persen. Sementara di Sumatra Barat, seluruh 830 unit yang direncanakan telah tuntas dibangun atau mencapai 100 persen.
Di samping huntara, Satgas PRR juga menyalurkan DTH bagi penyintas yang memilih tidak tinggal di huntara. Bantuan DTH diberikan sebesar Rp600.000 per bulan selama tiga bulan, sehingga setiap kepala keluarga menerima total Rp1,8 juta.
Penyaluran DTH telah mencapai 100 persen untuk 14.750 penerima di tiga provinsi. Rinciannya, Aceh sebanyak 8.684 penerima, Sumatra Utara 4.162 penerima, dan Sumatra Barat 1.904 penerima.
Sebelumnya, Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan percepatan pembangunan huntara adalah bagian dari strategi untuk segera membawa penyintas ke hunian layak. Namun ia menekankan bahwa pembangunan hunian tetap (huntap) harus menjadi prioritas utama.
"Pendirian huntap (tetap) yang harus menjadi prioritas paling utama, karena masyarakat tentu kita harapkan gak perlu terlalu lama di huntara, masing-masing sudah mengharapkan pemerintah membangun hunian untuk rumah untuk mereka," tuturnya usai Rapat Koordinasi Tim Pengarah Satgas PRR di Kompleks Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/4).
(rir)
Add
as a preferred source on Google
