SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Achiruddin menerima kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja) Aset TNI Komisi I DPR RI di Markas Kodam IV/Diponegoro, Kota Semarang, Jumat (3/7/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan tata kelola aset pertahanan, mulai dari legitimasi lahan, revitalisasi pangkalan hingga optimalisasi aset untuk mendukung kesiapan operasional TNI.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi I DPR RI terhadap pengelolaan aset TNI sekaligus memperkuat sinergi antara legislatif dan institusi pertahanan dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
Rombongan Panja Aset TNI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dr. H. Sukamta bersama Dr. Dave Akbarshah Fikarno Laksono, serta diikuti anggota Panja, tenaga ahli, analis legislatif, hingga jajaran Sekretariat Komisi I DPR RI.
Rapat kerja tersebut mengangkat tema "Legitimasi Lahan dan Revitalisasi Pangkalan: Transformasi Tata Kelola Aset TNI Guna Mengatasi Entrapment, Resolusi Konflik dan Optimasi Nilai Ekonomi Pertahanan".
Dalam sambutannya, Pangdam IV/Diponegoro menegaskan bahwa pengelolaan aset negara harus dilaksanakan secara profesional dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi.
"Aset TNI bukan sekadar sarana pendukung organisasi, tetapi merupakan amanah negara yang harus dijaga, diamankan, dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tugas pokok TNI serta memperkuat sistem pertahanan nasional, " ujar Mayjen TNI Achiruddin.
Menurut Pangdam, Kodam IV/Diponegoro terus melakukan berbagai langkah strategis melalui penataan administrasi, legitimasi lahan, revitalisasi pangkalan, serta pengamanan aset guna memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi sengketa di masa mendatang.
Dalam forum tersebut, Asisten Logistik (Aslog) Kasdam IV/Diponegoro memaparkan kondisi aktual aset yang berada di wilayah Kodam IV/Diponegoro sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada tim Panja.
Paparan juga disampaikan oleh jajaran TNI dari tiga matra, di antaranya Danlanud Adi Soemarmo, Danlanud Adisutjipto, Danlanal Semarang, dan Danlanumad Ahmad Yani. Selanjutnya, rapat dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pendalaman materi guna menghimpun berbagai masukan strategis terkait pengelolaan aset pertahanan.
Pangdam berharap hasil pembahasan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem tata kelola aset TNI secara nasional.
"Kami berharap seluruh data dan informasi yang disampaikan dapat menjadi bahan kajian yang objektif sehingga menghasilkan rekomendasi yang konstruktif dalam mewujudkan pengelolaan aset TNI yang semakin modern, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, " katanya.
Sementara itu, Panja Aset TNI Komisi I DPR RI menegaskan bahwa pengawasan terhadap aset pertahanan merupakan bagian penting dalam memastikan seluruh aset negara dikelola secara optimal, memiliki kepastian hukum, serta mampu memberikan nilai strategis bagi kepentingan pertahanan nasional.
Turut hadir dalam rapat tersebut Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Denny Marantika, Kapoksahli Pangdam Brigjen TNI Abdul Hanis, para Danrem jajaran Kodam IV/Diponegoro, para Asisten Kasdam, Kepala Badan Pelaksana Kodam, serta unsur TNI AD, TNI AU, dan TNI AL di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
(Agung)
