YOGYAKARTA - Penguatan stabilitas politik dan keamanan menjadi fokus utama dalam Silaturahmi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Wilayah Jawa dan Bali yang digelar di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor tersebut, Kepala Staf Kodam IV/Diponegoro Brigjen TNI M. Andhy Kusuma turut hadir bersama jajaran Forkopimda dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali untuk membahas berbagai isu krusial yang berkaitan dengan keamanan, pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan.
Rakor tingkat tinggi itu dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, serta para kepala daerah dan unsur Forkopimda se-Jawa dan Bali.
Jawa-Bali Jadi Penentu Stabilitas Nasional
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah menyoroti pentingnya menjaga stabilitas wilayah Jawa dan Bali yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan nasional.
Wilayah Jawa dan Bali diketahui menjadi tempat tinggal bagi hampir 60 persen populasi Indonesia, sehingga setiap dinamika sosial, politik, maupun keamanan yang terjadi di kawasan ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas nasional.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan bahwa sinergi antarlembaga harus terus diperkuat untuk mengantisipasi berbagai tantangan yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.
"Stabilitas keamanan dan politik merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forkopimda harus terus ditingkatkan, " tegasnya dalam forum tersebut.
Bahas Perumahan, Data Statistik hingga Potensi Konflik Sosial
Selain isu keamanan, Rakor juga membahas sejumlah agenda strategis nasional, mulai dari pembangunan perumahan rakyat, penguatan kualitas data statistik, hingga langkah-langkah percepatan pembangunan daerah.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menekankan pentingnya data yang akurat sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait memaparkan berbagai program pemerintah dalam mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat serta mendorong pemerataan pembangunan di berbagai daerah.
Forum tersebut juga menggarisbawahi pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Seluruh unsur Forkopimda diminta memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.
Kasdam Diponegoro Tegaskan Komitmen Jaga Kondusivitas Wilayah
Menanggapi berbagai arahan dalam Rakor, Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI M. Andhy Kusuma menegaskan komitmen Kodam IV/Diponegoro untuk terus memperkuat sinergitas dengan pemerintah daerah, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Menurutnya, keamanan dan stabilitas wilayah merupakan prasyarat utama agar program pembangunan nasional dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
"Kodam IV/Diponegoro akan terus memperkuat kerja sama lintas sektor guna menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif. Dengan stabilitas yang terjaga, berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif, " ujar Brigjen TNI M. Andhy Kusuma.
Ia juga menegaskan bahwa TNI siap mendukung setiap langkah pemerintah dalam menjaga persatuan, mencegah potensi konflik sosial, serta memperkuat ketahanan wilayah di tengah berbagai tantangan yang berkembang.
Sinergi Forkopimda Jadi Kunci Sukses Pembangunan
Rakor Forkopimda Jawa-Bali menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antarinstansi dalam menghadapi berbagai tantangan nasional maupun regional.
Melalui sinergi yang semakin solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat, diharapkan stabilitas kawasan Jawa dan Bali tetap terjaga sehingga mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Keikutsertaan Kasdam IV/Diponegoro dalam forum tersebut sekaligus menunjukkan komitmen TNI AD untuk terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga keamanan, memperkuat persatuan, dan mendukung suksesnya agenda pembangunan nasional.
Autentikasi: Pendam IV Diponegoro
