3 hours ago
2
Surabaya, CNN Indonesia --
Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda wilayah Kalimantan dan sejumlah daerah lain di Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan penyelidikan tersebut dilakukan secara beriringan dengan upaya pemadaman api yang masih menjadi fokus utama di lapangan.
"Saat ini yang sedang kita lakukan, melakukan pemadaman," kata Listyo usai meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Raya Lontar Candi Lempung, Surabaya, Jumat (21/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Listyo menegaskan, institusinya tidak hanya berhenti pada langkah taktis pemadaman titik api. Kepolisian juga langsung bergerak menyusuri jejak di lokasi kejadian guna menemukan dalang atau faktor utama pemicu di balik terbakarnya kawasan hutan di Kalimantan.
"Sekaligus juga tentunya kita melakukan penyelidikan dan investigasi terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucapnya.
Dalam proses pengusutan kasus karhutla ini, Listyo mengonfirmasi, kepolisian telah mengambil tindakan tegas. Sejumlah individu yang diduga kuat berkaitan dengan peristiwa kebakaran tersebut telah ditangkap.
"Artinya, beberapa nama sudah kita amankan," ujarnya.
Meski demikian, Listyo belum mengungkap rincian identitas para pelaku secara detail ke publik untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan.
Di sisi lain, anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan meminta Pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan sebagai bencana nasional menyusul kebakaran yang semakin parah.
Ia mengingatkan karhutla di Kalimantan sudah hampir melumpuhkan aktivitas warga dan mengganggu kesehatan serta perekonomian masyarakat.
"Kalimantan sudah seperti setengah 'neraka' sekarang karena Karhutla yang semakin parah. Pemerintah perlu menetapkan status Karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional karena dampaknya sangat signifikan," kata anggota DPR dari Kalimantan Barat itu dalam keterangan tertulis, Jumat.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya mengungkap sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan tertinggi berada di wilayah Kalimantan Tengah dengan 767 titik. Disusul Kalimantan Barat 560 titik, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing 74 titik, serta Kalimantan Utara ada 3 titik.
Daniel meminta agar pemerintah tidak berhenti menyajikan jumlah hotspot sebagai data pemantauan.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah menerbitkan instruksi mendesak untuk enam gubernur di Sumatera dan Kalimantan guna memperketat penanganan karhutla serta merespons penurunan kualitas udara.
Dalam surat pernyataan "Merespons Penurunan Kualitas Udara dan Ancaman Karhutla di Musim Kemarau 2026" yang diterima di Jakarta, Jumat (21/8), Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memfokuskan perlindungan keselamatan masyarakat di Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan dalam pesan instruksi mendesak tersebut.
Instruksi mendesak karhutla kepada para gubernur di enam provinsi prioritas itu diterbitkan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur selaras dengan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 tentang Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar.
Instruksi tersebut mewajibkan pemerintah daerah melakukan aksi pencegahan masif, intensifikasi patroli gabungan terpadu, pemantauan ketat Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) gambut, pembasahan lahan rawan hingga pemantauan sekat kanal.
Selain itu, KLH meminta daerah mengaktifkan posko pengendalian karhutla, memaksimalkan kesiapan personel dan prasarana pemadaman serta mengevaluasi data Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA) secara berkala.
(frd/kid)
