JAKARTA - Dalam upaya mempertegas kedaulatan maritim Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengumumkan rencana strategis untuk mendirikan dua Komando Armada (Koarmada) baru. Langkah ini merupakan bagian integral dari penguatan pertahanan laut yang difokuskan pada perlindungan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis di seluruh nusantara. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal), Laksamana Pertama Tunggul.
"Memang benar adanya rencana pembentukan dua koarmada tersebut yang pembentukannya sesuai dengan konsep pertahanan pulau-pulau besar dan gugusan pulau strategis, " kata Tunggul, Senin (02/11/2025) di Jakarta. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) yang belum lama ini membahas konsep pertahanan Indonesia, yaitu Optimum Essential Force (OEF).
Adapun rencana penempatan kedua Koarmada baru ini sangat strategis. Koarmada IV diproyeksikan akan beroperasi dari Kalimantan Timur, sementara Koarmada V akan berbasis di Ambon. Keberadaan dua armada tambahan ini akan meningkatkan jumlah Koarmada TNI AL menjadi lima, yang masing-masing akan diperkuat oleh pasukan tempur dan sejumlah Kapal Republik Indonesia (KRI) yang bertugas menjaga perairan sesuai wilayah teritorial laut.
Lebih lanjut, Laksamana Pertama Tunggul menambahkan bahwa pengembangan armada ini akan dibarengi dengan penguatan satuan pendukung. “Seiring dengan penggelaran lima koarmada tersebut, TNI AL Juga rencana akan mengembangkan satuan-satuan pendukung sesuai Konsep SSAT sebanyak dukungan logistik sesuai wilayah, ” ujarnya. Meskipun demikian, detail mengenai jadwal pasti pembangunan kedua Koarmada baru ini belum diungkapkan lebih lanjut.
Rencana ambisius ini merupakan kelanjutan dari rapat koordinasi yang digelar Kemenko Polkam di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/10). Rapat tersebut secara komprehensif membahas peningkatan kekuatan TNI di ketiga matra: Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Konsep OEF, yang menjadi amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan penguatan TNI.
Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam, menjelaskan dalam siaran pers resmi Kemenko Polkam pada Jumat bahwa rapat tersebut memastikan arah pembangunan kekuatan TNI terpadu dan selaras dengan kebijakan pertahanan nasional. Ia menegaskan, “Melalui rakor ini, Kemenko Polkam memastikan arah pembangunan kekuatan TNI tahun 2025–2029 berjalan terpadu dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN.”
Dalam kerangka OEF, TNI AD menargetkan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan pembentukan 750 batalyon hingga tahun 2029. Sementara itu, TNI AL tidak hanya berencana membentuk lima Koarmada dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral), tetapi juga berfokus pada modernisasi kapal perang dengan teknologi informasi terkini. Di sisi lain, TNI AU akan menambah 33 Satuan Radar (Satrad) dan mengembangkan Satuan Antariksa di bawah Kohanudnas untuk memperkuat sistem pertahanan udara nasional. (PERS)
